Bicara di Forum World Bank, Sri Mulyani Singgung Pajak Karbon UU HPP _*

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk memprioritaskan transisi energi bersih. Di mana terdapat tiga hal yang dibutuhkan dalam mekanisme transisi energi.

Pertama, pembiayaan untuk penghentian lebih cepat operasional pembangkit tenaga listrik batu bara agar beralih ke sumber energi terbarukan.

Untuk hal ini, Sri Mulyani mengungkapkan telah berdiskusi dengan seluruh dunia usaha, baik itu para penambang maupun pengusaha pembangkit listrik berbasis batubara.

“Kami sudah melakukan percakapan dengan semua pembangkit listrik yang berbasis batu bara. Sejauh ini, menurut saya diskusi berjalan dengan baik dalam memberikan pemahaman sekaligus bagaimana kita akan merancang kebijakan bersama,” kata Sri Mulyani dalam World Bank Group Event dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Rabu (13/10/2021).

Baca Juga:
Pentingnya Isu Perubahan Iklim Jadi Bagian dari Kebijakan

Kedua, dibutuhkan pendanaan untuk membangun energi baru terbarukan karena permintaan akan terus bertambah. Menkeu menekankan perlunya pendanaan, baik domestik maupun global, untuk membantu APBN mencapai target tersebut.

“Pendanaan menjadi penting karena Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mengakselerasi transisi energi dari yang berkarbon tinggi menuju energi yang lebih bersih,” ujarnya.

Ketiga, mekanisme transisi energi perlu memperhatikan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya karena akan berdampak pada kehilangan pendapatan. Dengan begitu, transisi energi bersih akan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.

“Kalau kita tidak memperhatikan sumber daya manusianya, maka transisi ini tidak inklusif dan tidak memberikan dukungan kepada mereka. Tenaga kerja akan menjadi populasi yang paling terpengaruh dengan kehilangan pendapatan langsung dari transisi ini,” katanya.

Dia menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan DPR baru saja menyepakati Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi undang-undang. Kebijakan tersebut mengatur pengenaan pajak karbon yang bertujuan untuk mendukung penuh komitmen internasional dalam penanganan perubahan iklim.

Baca Juga:
Sri Mulyani Yakin UU HPP Bawa Ekonomi Indonesia Makin Maju di 2045

“Pasar karbon adalah satu hal yang kita sekarang juga meminta perusahaan listrik, Badan Usaha Milik Negara, untuk mulai melakukan yang disebut cap and trade. Jadi, mereka memiliki batasan untuk produksi CO2 tertentu untuk berbasis batubara dan kemudian mereka difasilitasi untuk melakukan perdagangan di antara para pelaku ini,” ujar Menkeu.


Sumber : suara.com
Alhamdulillah Allohumma Sholli ‘Ala Nabiyina Muhammad Wa Ahli Wa Ashhabihi Wa Ummatihi. Subhanallah wa bihamdihiadada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata ‘arsyihi wa midada kalimatihi. Jazakumullah sudah ikut men-share (membagikan) konten ini, insya Alloh jadi amal jariyah untuk kebaikan dunia akhirat kita. Aamiin

Report

What do you think?