Proyek Energi Baru Terbarukan Telan Biaya Besar, RI Butuh Utang dari Luar Negeri

Jakarta –

Kementerian Perindustrian mengungkap proyek pembangunan energi baru terbarukan (EBT) membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi.

“Prinsipnya kami memahami untuk menjaga kekayaan energi nasional sebagai proyek EBT kita membutuhkan pembiayaan yang cukup besar,” jelas dia dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kementerian ESDM hingga Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI Senayan, Senin (20/11/2023).

Untuk itu, dia mendorong agar kebutuhan biaya itu bisa dipenuhi dari pinjaman dari luar negeri misalnya dari berbagai Development Financial Institution.

“Oleh karena itu, berdasarkan rapat pembahasan 15 September, ada usulan revisi peraturan Menteri Perindustrian 54/2012 yang mengatur TKDN dan menambahkan ketentuan di PP 10/2011 dan Perpres 16/2018 yang memperbolehkan penggunaan peraturan lain apabila diatur dalam perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri,” jelasnya.

Kemudian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu juga mengatakan demikian. Pihaknya mengaku selalu menyuarakan dalam beberapa kesempatan internasional bahwa jika negara lain bisa membantu dalam hal transisi energi maka akan memudahkan Indonesia.

“Prinsipnya ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi mayoritas negara-negara di dunia. Kita selalu katakan kalau global bisa bantu dan partisipasi dalamnya transisi energi di Indonesia secara adil dan terjangkau, ini akan buat proses transisi sama di banyak negara jadi visible,” terangnya.

Dibutuhkan bantuan dana dari negara lain juga agar tidak membebankan keuangan negara. Karena keuangan negara sendiri harus dijaga untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri.

“Jadi, keuangan negara harus kita jaga. Kami apresiasi prinsip-prinsip kehati-hatian dampaknya terhadap keuangan negara. Kita katakan prinsip adil dan terjangkau adalah konteks pembahasan kita di panja maupun raker,”

“Adil dan terjangkau juga bagi sisi usaha agar pertumbuhan ekonomi bisa bawa taraf hidup masyarakat meningkat, kemiskinan turun, dan menjaga tingkat inflasi, menjaga daya beli masyarakat,” jelasnya.

(ada/kil)